BERITA TERKINI - Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam catatan akhir tahun 2019 melontarkan sejumlah kritikan pedas untuk pemerintahan Joko Widodo yang dinilai telah berupaya melakukan pelemahan terhadap lembaga antirasuah KPK.
ICW menilai tahun ini merupakan tahun kelam bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Presiden Joko Widodo dinilai ingkar janji dalam memperkuat KPK dengan memilih pimpinan terburuk sepanjang sejarah KPK.
Terkait hal ini Politikus PDIP Perjuangan, Eva Kusuma Sundari menyatakan bahwa susunan pimpinan KPK sudah dilantik dan mulai bekerja, maka adalah sesuatu yang bijak jika ICW turut bekerja dengan mengawasi kinerja KPK.
"Ada aturan yang diatur UU, patuhi hukum. Pahit dan getir itu proses yang sah, legal dan legitimate dalam arti banyak juga yang terima," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/12).
"Itu harus diterima sebagai realitas politik sehingga tahapannya sekarang adalah mengawasi kinerja dewan pengawas maupun para komisioner di bawah Firli," sambungnya.
Eva mengatakan, demokrasi memang tidak bisa menyenangkan semua pihak, tetapi itu tetap sistem yang terbaik.
Sikap yang terbaik saat ini menurut Eva dengan menerima dan melanjutkan kerja. Begitu juga seperti yang dilakukan DPR saat ini bertugas mengawasi.
"Tahapannya sudah lewat untuk mempengaruhi keputusan. Sekarang 'watch dog' yang efektif di sikon yang ada. Ngapain mengutuki kegelapan kan? Nyalakan lilin," pungkasnya. [rmo]
ICW menilai tahun ini merupakan tahun kelam bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Presiden Joko Widodo dinilai ingkar janji dalam memperkuat KPK dengan memilih pimpinan terburuk sepanjang sejarah KPK.
Terkait hal ini Politikus PDIP Perjuangan, Eva Kusuma Sundari menyatakan bahwa susunan pimpinan KPK sudah dilantik dan mulai bekerja, maka adalah sesuatu yang bijak jika ICW turut bekerja dengan mengawasi kinerja KPK.
"Ada aturan yang diatur UU, patuhi hukum. Pahit dan getir itu proses yang sah, legal dan legitimate dalam arti banyak juga yang terima," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/12).
"Itu harus diterima sebagai realitas politik sehingga tahapannya sekarang adalah mengawasi kinerja dewan pengawas maupun para komisioner di bawah Firli," sambungnya.
Eva mengatakan, demokrasi memang tidak bisa menyenangkan semua pihak, tetapi itu tetap sistem yang terbaik.
Sikap yang terbaik saat ini menurut Eva dengan menerima dan melanjutkan kerja. Begitu juga seperti yang dilakukan DPR saat ini bertugas mengawasi.
"Tahapannya sudah lewat untuk mempengaruhi keputusan. Sekarang 'watch dog' yang efektif di sikon yang ada. Ngapain mengutuki kegelapan kan? Nyalakan lilin," pungkasnya. [rmo]
