Antisipasi Dampak Corona, Pemerintah Berikan BLT ke 15,2 Juta Keluarga April - Berita Terkini | Kabar Terbaru Hari Ini, Viral, Indonesia, Dunia | BERITATERKINI.co

25 Maret 2020

Antisipasi Dampak Corona, Pemerintah Berikan BLT ke 15,2 Juta Keluarga April

Antisipasi Dampak Corona, Pemerintah Berikan BLT ke 15,2 Juta Keluarga April

BERITA TERKINI - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar rapat persiapan bantuan langsung bagi masyarakat miskin dan rentan yang terdampak wabah virus corona. Dalam rapat tersebut, pemerintah memutuskan akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 15,2 juta rumah tangga.

"Pemerintah mempersiapkan BLT dengan cakupan 15,2 juta rumah tangga melalui BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Ini akan diberikan insyaallah setiap bulan dan akan dilakukan itu," kata Ma'ruf dalam keterangannya lewat teleconference, Selasa (24/3).

Ma'ruf mengatakan, bantuan ini akan disalurkan kepada keluarga yang membutuhkan pada April mendatang. Bantuan ini juga akan menyasar kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal atau mereka yang merupakan pekerja harian.

"Kita harapkan juga dalam beberapa hari ini bisa selesai nanti. Diharapkan dan diusahakan supaya bulan April supaya bisa dijalankan. Jadi kita harap bulan April ini semua sudah bisa dijalankan sebenarnya," tuturnya.

Ma'ruf masih belum bisa mengungkapkan berapa jumlah anggaran yang akan dialokasikan untuk bantuan ini. Ia menyebut anggarannya masih dihitung oleh Kementerian Keuangan.

Sementara untuk pendataannya, pemerintah akan berpatokan kepada data yang ada di Kementerian Sosial. Data-data yang ada kemudian dipadukan lagi dengan masyarakat yang pekerjaannya terdampak langsung karena wabah corona ini.

"Kemudian juga seperti yang terdampak seperti ojek, dan lain-lain. Karena ini sektornya banyak kan berapa sektor, mana saja yang akan (dibantu) oleh bantuan ini dan berapa jumlah orangnya, dan berapa jumlah pemberian yang diberikan setiap bulan untuk kepala keluarga dihitung dari rata-rata jumlah keluarga. Ini sedang dihitung hasil tadi, sedang dirumuskan," jelasnya.

Sistem pembayaran, kata Ma'ruf, juga akan diubah. Biasanya bantuan diberikan setiap 3 bulan, namun kini akan diberikan per bulan. 

"Sistem pembayarannya yang biasanya 3 bulan ini untuk mengatasi dampak ini diberikannya per bulan. Jadi ada perubahan mekanisme dan perubahan besarannya. Ini yang saya bilang tadi bulan April dipastikan bisa dijalankan," ujarnya. 

Teknis pemberian bantuan juga masih akan disinkronkan dengan sejumlah kementerian. Salah satu opsi di antaranya adalah dengan memberikan bantuan lewat rekening bank.

"Tadi masing-masing sudah menyampaikan usulan-usulannya untuk disinkronkan. Tentu mekanismenya kalau sudah bisa diketahui datanya, yang sudah ada rekening. BLT itu bisa lewat banknya. Tapi belum diputuskan mana mekanisme yang paling efektif untuk diputuskan," jelasnya.

Program lainnya yang akan diberikan adalah bantuan kepada pekerja harian. Dana alokasi bantuan ini akan diambil dari APBN.

"Pemerintah sedang melakukan inventarisasi dan cakupan sasaran dan besaran jumlah bantuan yang akan kita berikan. Dan sektor-sektor mana nanti ini sedang diinventarisir supaya nanti juga akan dihitung jumlah besarannya," jelasnya lagi.

Bantuan selanjutnya yang akan diberikan adalan insentif bagi Usaha Mikro dan Kecil. Kepada pelaku usaha ini, pemerintah meminta Kementerian Keuangan dan OJK untuk merumuskan kebijakan yang dapat meringankan beban para pelaku usaha.

"Beban-beban misalnya penangguhan, itu cicilan, dan juga insentif-insentif lainnya. UMK ini sangat terdampak dengan adanya corona ini karena itu mereka juga harus diselamatkan supaya mereka bisa tidak mati, bisa berlanjut," tuturnya lagi.

Bantuan selanjutnya adalah pemberian keringanan pembiayaan tagihan listrik bagi rumah tangga dengan listrik 450 watt dan 900 watt. 

Pemerintah meminta Kementerian Sosial untuk melakukan pendataan agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran.

"Kita juga menghindari jangan sampai yang menerima itu justru bukan orang miskin tapi orang kaya. Karena itu perlu dilakukan seleksi supaya tidak salah memberikan insentif atau bantuan atau subsidi kepada pekerja," pungkasnya.

Sumber: kumparan.com




Loading...
loading...

Berita Lainnya

Berita Terkini

© Copyright 2019 BERITATERKINI.co | All Right Reserved