“Urusan corona memang berat, namun yang lebih berat lagi adalah urusan tidak punya uang. Karena berdampak pada tiga hal sekaligus, yakni tidak punya uang buat beli makanan, tidak punya uang buat memeriksa kesehatan, dan kalau tertular berarti tidak punya uang buat berobat. Demikian beratnya tidak punya uang!”
Sekarang, masalah terberat yang dihadapi pemerintah Jokowi Maruf adalah pemerintah tidak punya uang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ambyar, kata anak milenial. Seluruh target penerimaan dalam APBN 2029 akan merosot tajam, sementara seluruh kewajiban akan menggunung.
Kondisi ini jika tidak mendapat penanganan secara baik, maka bisa membuat Pemerintahan Jokowi Maruf ambyar. Masalah berat yang dipikul APBN tersebut datang dari merosotnya harga komoditas, terutama minyak, gas, dan batubara. Ketiga komoditas tersebut selama ini merupakan penopang utama penerimaan dalam APBN.
Harga minyak telah menurun ke posisi paling rendah dalam 5 tahun terakhir, yakni 28 dolar AS per barel minyak. Batubara juga menurun tajam menuju harga terendah dalam lima tahun, yakni 34 dolar AS per ton, sementara harga gas alam pada posisi 1,8 dolar per MMBTU. Posisi harga komoditas penopang utama APBN memburuk, dengan penyebab yang sangat kompleks, sehingga tak mudah mencari jalan keluarnya.
Masalah penurunan harga minyak, gas, dan batubara adalah masalah kunci dalam penerimaan APBN Indonesia. Mengingat komoditas ini adalah penyumbang paling besar terhadap pendapatan negara dari pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Karena jika harga komoditas minyak, gas, dan batubara tinggi, maka investasi yang masuk ke sektor ini meningkat, produksi meningkat, ekspor meningkat, bagi hasil meningkat, dan royalti memingkat. Hasilnya pendapatan negara dari pajak dan PNBP meningkat. Sementara hari ini kondisinya adalah sebaliknya.
Bukan Masalah Baru
Banyak yang mengatakan bahwa penurunan harga komoditas memang bukan masalah baru bagi APBN Indonesia. Masalah ini selau berulang-ulang. Itulah yang mendasari keyakinan bahwa APBN Indonesia akan aman-aman saja. Tidak akan terjadi masalah dalam kelangsungan Pemerintahan Jokowi Maruf.
Pernyataan itu memang sepintas benar. Fluktuasi harga komoditas memang terjadi selama lebih dari satu dekade terakhir. Terhitung sejak krisis melanda USA dan Eropa tahun 2008 lalu, komoditas minyak, gas, dan batubara mengalami naik turun secara ekstrem. Selama ini kondisi harga komoditas yang demikian tidak membawa pemgaruh significant terhadap APBN, terlebih lagi terhadap kelangsungan politik dan pemerintahan.
Lalu mengapa sekarang berbeda? Masalah penurunan harga komoditas merupkan akumulasi dari berbagai masalah lainnya, yakni pelemahan pertumbuhan ekonomi global, khususnya ekonomi Tiongkok, dan sekarang ditambah masalah pelemahan ekonomi Eropa dan USA karena hantaman wabah corona.
Dari dalam negeri muncul masalah pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional, yang merupakan akumulasi krisis sektor industri dalam dua dekade terakhir, sektor properti sejak 2014, perlahan daya beli masyarakat dalam lima tahun terakhir, dan sekarang krisis harga komoditas yang mengalami kejatuhan terparah.
Tidak Punya Uang
Sumber-sumber utama pemerintah untuk mendapatkan uang tampaknya sudah makin kering. Sektor komoditas tak dapat diharapkan lagi. Sektor konsumsi terutam properti, otomotif, telah lama melemah. Sektor pariwisata sebagian besar diisi turis Tiongkok yang sekarang di-lockdown, maka yang tersisa cuma kemampuan masyarakat dalam membeli bahan pangan dan makanan yang makin pas-pasan, sumbangan pajaknya pun tidak significant.
Sebetulnya kondisi ini tampak makin buruk dalam empat tahun terakhir. Namun pemerintah menyiasatinya dengan meminjam dana publik melalui instrumen Surat Utang Negara. Caranya salah menjual obligasi negara dengan bunga lebih besar dari bunga deposito perbankkan.
Maka mengalirlah dana dari berbagai penjuru negeri ke dalam SUN, dana bank, dana perusahaan asuransi, dana pensiun, dana haji, semua mengalir mengisi kas negara yang mengering. Untuk sementara waktu APBN pun selamat.
Sekarang pemerintah harus membayar kewajiban, atas dana publik yang dipinjam oleh pemerintah, juga kewajiban utang luar negeri pemerintah dengan nilai yang makin besar, bukan saja karena utang luar negeri pemerintah yang meningkat dari tahun ke tahun untuk menutupi defisit, namun juga karena jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang melemah sangat besar.
Jika pelemahan nilai tukar rupiah terus berlanjut, maka ini akan menjadi pukulan besar bagi beban utang APBN. Meskipun Menkeu Sri Mulyani memandang bahwa pelemahan rupiah menguntungkan APBN karena memperbesar nilai penerimaan utang baru dan peberimaan bagi hasil penjualan komoditi. Namun pukulan terhadap kewajiban pemerintah telak ke ulu hati.
Jika pelemahan harga komoditas berlangsung lama, ditambah wabah corona belum jelas kapan akan berakhir, maka sebagian besar sumber keuangan pemerintah akan kering kerontang. Satu satunya harapan yang tersisa adalah sita aset para koruptor, baik yang waktu lalu minta ampun dan tidak mau minta ampun lewat tax amnesti.
Sulit membayangkan pemerintah tak punya uang, sementara sedang kena serangan corona, bagaimana kita makan dan beli obat?
Penulis adalah Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
