"Justru saat seperti ini DPR mesti jadi mitra pemerintah bergandeng tangan menjaga masyarakat. Yang terpenting justru memaksa pemerintah lockdown parsial, Jabodetabek dan kota besar," kata Mardani dalam keterangannya, Rabu (25/3/2020).
Menurutnya hal itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi bertambahnya kasus positif COVID-19 di Indonesia. Mardani meminta DPR turut membantu pemerintah memudahkan pembahasan APBN Perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi pandemi Corona.
Untuk menekan penyebaran pandemi COVID-19 dan itu perlu peran serta DPR. Membuat regulasi yang memudahkan pemerintah membahas APBN Perubahan agar alokasi untuk COVID-19 dapat segera diwujudkan. Membantu pemerintah untuk BLT dan lain-lain," ujarnya.
Anggota Komisi II DPR itu menilai masih banyak gedung yang bisa dioptimalkan sebagai RS darurat untuk menangani Corona. Menurutnya, tak hanya Wisma Atlet saja, tetapi hotel BUMN lain bisa dipakai, ia menilai gedung DPR tidak bisa dipakai sebagai RS Darurat Corona.
Hotel-hotel BUMN sekarang tingkat hunian rendah. Semua sudah siap dan tidak perlu renovasi. DPR tidak cocok karena tidak didisain untuk menginap," ungkapnya.
Sumber: detik.com
