Berdasarkan data APBN Kita yang dikutip, Kamis (19/3/2020), dana tersebut berasal dari realokasi beberapa pos anggaran di kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).
Sri Mulyani sendiri sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 yang ditujukan agar setiap K/L bisa memindahkan pos pembiayaan. Mulai dari kegiatan yang kurang prioritas, dana yang masih diblokir, sisa tender, kegiatan yang dibatalkan.
Lalu dari belanja barang, khususnya belanja yang tidak mendesak seperti perjalanan dinas, baik dalam negeri dan luar negeri, lalu pertemuan seperti rapat, seminar, workshop, serta penyelenggaraan event. Sedangkan dari belanja modal bisa berasal dari anggaran yang masih diblokir, dalam proses tender, dan sisa lelang.
Dari sini, dia mengestimasi ada potensi dana sekitar Rp 5-Rp 10 triliun yang bisa direalokasi untuk penanganan covid-19.
Sedangkan yang berasal TKD, Sri Mulyani juga sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah tahun 2020. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Revisi dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Dari aturan ini diestimasi ada dana sekitar Rp 17,7 triliun yang bisa dimanfaatkan untuk menangani virus corona. Dengan rincian, dari DBH sebesar Rp 463,12 miliar, DAU Rp 4 triliun, dan DID sebesar Rp 4,12 triliun. Serta dari DAK Fisik Kesehatan sebesar Rp 4,9 triliun dan DAK NF-BOK sebesar Rp 3,55 triliun.
Sumber: detik.com
