Dalam menanggulangi pandemi Covid 19, Pemerintah Pusat sok kuasa, tetapi arah kebijakannya kacau tanpa koordinasi, sehingga membingungkan Pemda dan rakyat.
Kesimpulan itu disampaikan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Tamrin Tomagola menanggapi pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah soal kebijakan pemerintah pusat yang mengacaukan skenario pemerintah daerah terkait Covid 19.
“Pemerintah Pusat sok kuasa tapi kacau arah kebijakannya tanpa koordinasi, gak mampu/incompetent, membingungkan Pemda- Pemda dan rakyat,” tulis Tamrin di akun Twitter @tamrintomagola.
Sebelumnya, Nurdin Abdullah dalam seminar daring “Siapkah Indonesia Menuju Normal Life” (19/5), menegaskan, bahwa saat pemerintah daerah sedang berusaha untuk memutus rantai penularan Covid 19, beberapa kebijakan yang dibuka mengacaukan skenario pemda.
Nurdin mencontohkan transportasi udara yang sudah ditutup, dibuka lagi. Menurut Nurdin, salah seorang bupati di Sulawesi Selatan meminta penerbangan ke wilayahnya jangan dibuka karena daerahnya saat ini bebas dari kasus Covid-19.
Tak hanya itu, Nurdin juga menyoal pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) maupun warga negara Indonesia dari luar negeri. Kata Nurdin, seharusnya TKI itu dikarantina di suatu tempat terlebih dahulu, bukan disuruh pulang ke daerah masing-masing yang justru berpotensi menularkan Covid-19 ke warga lainnya.
Senada dengan Nurdin Abdullah, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada acara Indonesia Lawyers Club (ILC) (19/05), meminta Pemerintah Pusat instrospeksi diri terkait penanganan Covid 19. Anies meminta pemerintah konsisten dengan segala kebijakan yang diambil.
Anies menolak dengan tegas soal wacana pelonggaran PSBB. “Dan ini saya perlu garis bawahi kita semua yang berada di dalam pemerintahan juga harus introspeksi, harus konsisten ngirimkan pesan. Kata longgarkan itu tidak ada, kata kurangi itu tidak ada,” tegas Anies melalui sambungan video teleconference (19/05).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa Pemerintah tengah menggodok rencana pelonggaran PSBB.
Menurut Muhadjir, tidak ada pelonggaran PSBB, yang ada hanyalah pengurangan. “Saya tekankan bahwa tidak ada pelonggaran PSBB. Bahwa akan ada pengurangan pembatasan iya, karena itu akan dikaji,” ujar Muhadjir Effendy dalam konferensi pers virtual usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi (18/5).
Sumber: itoday