Pemerintah Tepis Usulan Epedemolog Terapkan PSBB Secara Nasional

Ilustrasi PSBB Pembatasan Sosial Skala Besar (Foto: kompas.com)

BERITA TERKINI – Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono mengusulkan pemberlakuan  pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara nasional.

Terhadap usulan itu Pemerintah menepisnya, sebab virus Corona dinilai masalah dunia.

Hal ini berawal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan belum ada kepastian kapan pandemi virus Corona di Indonesia akan berakhir. Pandu Riono menyebut tak ada jalan lain untuk mencegah penularan Corona kecuali melakukan PSBB secara nasional.

“Indonesia belum melaksanakan PSBB, yang melaksanakan Jakarta, Depok, hanya kota-kota yang melakukan, bukan Indonesia,” ujar epidemiolog dari FKM UI, Pandu Riono saat dihubungi, Kamis (30/4). Sebagaimana dikutip dari detik.com (02/05/2020).

“Indonesia itu adalah dari Sabang sampai Merauke. Jadi, kalau mengimplementasi PSBB yang benar itu lingkupnya nasional. Nggak ada pilihan lain kok. Ngapain diketeng-keteng seperti itu,” sambungnya.

Menurutnya, pabila PSBB hanya diterapkan secara regional, potensi penularan akan terus terjadi. Satu wilayah mungkin masih bisa dikendalikan, namun akan timbul penularan baru karena wilayah lainnya.

“Nanti selesai di satu wilayah, wilayah lain belum selesai. Kita kan nggak pernah bisa menyelesaikan masalah. Berpanjang-panjang karena di negara kesatuan masih banyak masalah di berbagai tempat. Karena kalau kita mau menyelesaikan, selesaikan lah secara nasional, walaupun nanti pelaksanaannya pembatasannya bervariasi,” kata dia.

Pandu juga mengatakan bahwa PSBB harus dilakaanakan secara ketat oleh lapisan masyarakat. Seperti pembatasan ketat yang dilakukan di lingkungan desa.

“PSBB itu harus berbasis komunitas. Karena masyarakat itu yang bisa melakukan. Misalnya dia membatasi wilayahnya, mengamati warganya. Kalau ada kerusuhan kan langsung masyarakat bikin pintu gerbang, dulu kan ada pintu gerbang. Itu semacam, jangan masuk wilayahnya tanpa diketahui. Nah itu salah satu sebenarnya. Kalau mau sukses jangka panjang itu melakukan pembatasan sosial berbasis masyarakat,” tutur Pandu.

Pemerintah Tepis Usulan PSBB Nasional

Merespons Pandu Riono, pemerintah menepis usulan PSBB secara nasional itu. Pemerintah mempertanyakan bentuk penerapan dari PSBB nasional tersebut.

“Yang dimaksud PSBB nasional sama Pandu itu gimana?” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, saat dihubungi, Jumat (1/5/2020).

“Ya gimana caranya?” tambah Yuri–panggilan karibnya.

Yuri mengatakan mencegah penyebaran virus Corona bukan hanya masalah Indonesia. Dia mengatakan pandemi Corona merupakan masalah dunia.

“Kalau Indonesia selesai, apa masih selesai? Wong banyak orang luar negeri yang datang ke Indonesia. Ini pandemi, bukan masalah Indonesia, ini masalah dunia. Atau PSBB seluruh dunia? Terlalu kecil kalau menganggap COVID itu masalah Indonesia,” ucap Yuri.

Menurut Yuri, penerapan PSBB di berbagai daerah tidak ada bedanya. Dia menerangkan permasalahan Corona bukan hanya dari segi kesehatan, tapi juga meliputi ekonomi hingga budaya.

“Nah sekarang apakah bedanya PSBB yang dilaksanakan di Jakarta sama di Bandung sama enggak? PSBB itu apa sih? COVID ini masalah apa sebenarnya? COVID itu bukan hanya masalah kesehatan loh. COVID itu bukan hanya masalah menghentikan penyakit. COVID ini masalah semuanya, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah budaya, masalah semuanya, bukan hanya masalah kesehatan loh,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yuri mempertanyakan penerapan PSBB nasional yang diusulkan oleh Pandu Riono.

“PSBB itu nggak pernah ditetapkan oleh presiden, coba dibuka Permenkesnya. Siapa sih yang boleh menetapkan? Pengajuan siapa? Kalau bicara nasional, terus yang ngajukan siapa? Presiden? Jadi ini kan lagi mempermasalahkan PSBB nasional itu kayak apa bentuknya. Yang dimaksud PSBB nasional itu kayak apa,” imbuhnya.[Aks]