BERITA TERKINI – Jelang lebaran hari raya Idul Fitri, disejumlah wilah para pengunjung memadati pasar hingga pusat perbelanjaan. Menyikapi hal ini, Anggota Komisi IX Saleh Daulay mengatakan, tak mungkin kemungkinan adanya unsur kesengajaan pemerintah untuk pelonggaran PSBB menjelang hari raya demi menjaga stabilitas ekonomi.
“Jadi sebetulnya kan saya melihat memang ada unsur kesengajaan dari pemerintah untuk melonggarkan aturan PSBB seminggu terakhir menjelang bulan syawal atau menjelang Lebaran ini. Jadi kelihatannya alasannya yang mungkin di apa namanya didasarkan pemerintah itu adalah soal masalah ekonomi,” kata Saleh saat dihubungi, Sabtu (23/5). Seperti dikutip dari kumparan (23/05/2020).
“Jadi pemerintah melihat bahwa di masa akhir Ramadhan ini ada peluang stabilisasi ekonomi masyarakat untuk sementara waktu maka karena itu ya toko-toko dan juga pasar-pasar itu dibuka. Bahkan memang kelihatan tuh berjubel di sana itu,” sambungnya.
Akan tetapi, ia mempertanyakan apakah pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi sejumlah konsekuensi dari pelonggaran tersebut. Terlebih, kata dia, beberapa hari terakhir jumlah kasus baru di Indonesia meningkat drastis.
“Dalam beberapa hari terakhir ini kan jumlah yang terpapar juga naik drastis dibandingkan yang sebelum-sebelumnya kelihatannya ada korelasi antara pelonggaran dengan peningkatan. Jadi PSBB-nya longgar kemudian pasien COVID-19 juga naik begitu. Jadi konsekuensi-konsekuensi itu tentu harus sudah dipersiapkan pemerintah,” tuturnya.
Saleh kemudian meminta kepada pemerintah agar melakukan tegas dalam penerapan PSBB. Apabila itu tak dilakukan, maka dikhawatirkan Indonesia tak akan siap dalam menghadapi penambahan kasus yang semakin besar.
“Kalau saya sebetulnya dari awal menginginkan pemerintah tegas tetap menerapkan aturan PSBB dulu itu yang paling penting, lebih murah biayanya dibandingkan nanti ketika orang sudah terpapar lalu diobati dan itu pengobatannya mahal sekali. Termasuk rumah RS yang belum siap itu sekarang rumah sakit juga pada full,” kata dia.
“Paling penting bagi kita adalah bagaimana pemerintah membuktikan bahwa pemerintah itu betul-betul melindungi warga negara. Sehingga tidak ada yang menjadi korban akibat pelonggaran seperti ini,” pungkasnya.[Aks]