Ia mencontohkan saat pemerintah mengeluarkan kebijakan, banyak yang menilai kebijakan tersebut salah di dunia maya. Sebaliknya, saat mendengarkan saran yang mengkritik, pemerintah akan dinilai salah oleh kelompok masyarakat yang lain.
"Ketika pemerintah melakukan sesuatu salah kata yang satunya. Ketika pemerintah berpindah haluan salah kata yang satunya lagi. Ini demokrasi serba salah," kata Mahfuf dalam sebuah webinar yang digelar Erasmus Huis, Jumat (4/9/2020).
Kendati demikian, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari penerapan sistem politik demokrasi di Indonesia.
Ia menambahkan, demokrasi mengakibatkan munculnya banyak perbedaan dan perdebatan di ruang publik. Dengan adanya pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka perbedaan dan perdebatan itu semakin terlihat.
Mahfud pun mengatakan bahwa pemerintah diuji untuk menentukan sikap yang tepat di tengah keriuhan perbedaan pendapat dan perdebatan yang muncul setiap selesai mengeluarkan kebijakan publik.
"Oleh sebab itu pemerintah harus tetap pada keputusannya, pada tugasnya untuk membawa memimpin pemerintahan dalam negara agar negara selamat dan tetap dalam sistem demokrasi," lanjut Mahfud.
sumber: kompas
