Penyerahan bantuan AC di Gedung Pengadilan Negeri Rengat ini diserahkan langsung anggota Ketua DPRD Inhu, Elda Suhanura SH MH dan diterima Direktur LBHI Batas Indragiri Rachman Ardian Maulana SH MH didampingi Sekretaris LBHI Batas Indragiri Akmal SH, disaksikan pihak Pengadilan Negeri dan staf Posbakum.
Ketua DPRD Inhu, Elda Suhanura SH MH menyampaikan, penyerahan bantuan pendingin ruangan ini guna menunjang kinerja tim LBHI Batas Indragiri di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Rengat.
"Pada hari ini kami memberikan bantuan AC bagi LBHI Batas Indragiri untuk menunjang kerja tim advokat di Pengadilan Negeri Rengat,. Sehingga dapat tetap semangat melayani masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan akses informasi, konsultasi, advis hukum dan pembuatan dokumen hukum yang mereka butuhkan" sebut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
Ditambahkan, selama ini beliau secara pribadi dan lembaga DPRD selalu mendukung kiprah LBHI Batas Indragiri, terutama dalam layanan bantuan bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomi.
Dan tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
"Keberadaan organisasi bantuan hukum ini juga harusnya disupport oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, karena keberadaan mereka berhubungan dengan melayani bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Setidaknya membantu pemerintah dalam bidang memberikan wawasan dan pemahaman hukum kepada masyarakat," tegasnya.
Direktur LBHI Batas Indragiri Rachman Ardian Maulana SH MH melalui Sekretaris Akmal SH menyampaikan terima kasih atas bantuan AC dari Ketua DPRD Inhu tersebut.
"Kami sangat berterima kasih atas bantuan AC ini, karena sangat menunjang kinerja tim LBHI yang bekerja di Posbakum Pengadilan Negeri Rengat," ujar Gus Rachman, panggilan akrab pria yang dekat dengan semua kalangan ini.
Bantuan ini, menunjukkan komitmen Ketua DPRD Inhu secara pribadi dan lembaga DPRD Inhu secara umum yang mendukung dan konsen terhadap masyarakat tidak mampu, terutama untuk mendapatka akses layanan bantuan hukum.***(mar)
