Pembaharuan hukum pidana diperlukan untuk memperkuat sanksi bagi pelaku korupsi. Saat ini, banyak undang-undang yang mengatur tentang korupsi memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menghindari sanksi yang berat. Oleh karena itu, revisi terhadap undang-undang korupsi harus dilakukan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini akan memberikan efek jera yang lebih besar dan mendorong pelaku potensial untuk berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan korupsi.
Selain memperkuat sanksi, pembaharuan hukum juga harus menekankan pada aspek pencegahan. Sistem hukum yang ada saat ini sering kali lebih fokus pada penindakan setelah tindakan korupsi terjadi. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang lebih proaktif dengan menciptakan kerangka hukum yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, pengaturan yang lebih ketat terkait pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan anggaran publik, bisa membantu mengurangi peluang terjadinya korupsi.
Penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan penegakan hukum. Pembaharuan hukum pidana bisa mencakup mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan dugaan korupsi. Dengan adanya perlindungan bagi whistleblower, masyarakat akan lebih berani untuk melaporkan praktik korupsi tanpa takut akan pembalasan. Ini akan menciptakan budaya anti-korupsi yang lebih kuat di dalam masyarakat.
Selain itu, teknologi juga memiliki peranan penting dalam pembaharuan hukum pidana. Penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi. Misalnya, penggunaan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa publik dapat meminimalkan peluang terjadinya korupsi. Dengan memanfaatkan teknologi, proses hukum dapat dibuat lebih transparan dan akuntabel.
Reformasi hukum pidana juga harus memperhatikan aspek rehabilitasi bagi pelaku korupsi. Selain menjatuhkan hukuman, penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi mereka yang terlibat dalam kasus korupsi. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memahami dampak negatif dari tindakan mereka dan tidak mengulanginya di masa depan. Dengan demikian, proses hukum tidak hanya bersifat retributif tetapi juga restoratif.
Pentingnya pembaharuan hukum pidana juga dapat dilihat dari konteks global. Banyak negara di dunia telah melakukan reformasi hukum untuk menangani korupsi secara lebih efektif. Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara lain dan mengadopsi praktik terbaik dalam pemberantasan korupsi. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi internasional, Indonesia dapat mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menghadapi masalah ini.
Dari sisi pendidikan, pembaharuan hukum pidana juga harus disertai dengan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Pendidikan tentang hak dan kewajiban hukum, serta dampak korupsi, perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal dan informal. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum, diharapkan akan tercipta generasi yang lebih sadar akan pentingnya keadilan dan integritas.
Akhirnya, pembaharuan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi di Indonesia bukanlah tugas yang mudah, tetapi sangat diperlukan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dapat terwujud. Hal ini akan menjadi langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.***
NAMA : ROBBY CAHYADI. P
NIM 70124210011
MATA KULIAH : PERBANDINGAN HUKUM PIDANA