Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat resmi LAMR yang ditujukan kepada DPRD dan Bupati Inhil, berisi permohonan dukungan serta rekomendasi atas pengajuan status Daerah Istimewa Riau.
Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna, menegaskan bahwa lembaganya memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau, terutama yang disampaikan melalui lembaga adat Melayu.
“Kami menyambut baik gagasan Daerah Istimewa Riau. Ini bukan hanya soal status, tetapi bentuk pengakuan atas sejarah, budaya, dan hak masyarakat Melayu Riau atas tanah serta sumber daya alamnya,” ujar Iwan Taruna.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa DPRD Inhil telah menyiapkan rekomendasi tertulis yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat sebagai bentuk dukungan resmi dari daerah.
“Kami ingin suara dari Inhil menjadi bagian penting dalam perjuangan Riau menuju Daerah Istimewa,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Inhil, Padli, menilai perjuangan menuju Daerah Istimewa Riau memiliki dasar historis, sosial, dan kultural yang kuat.
“Riau bukan sekadar daerah penghasil, tetapi daerah yang memiliki nilai sejarah panjang serta kontribusi besar bagi bangsa ini. Karena itu, sudah sewajarnya Riau diperjuangkan menjadi Daerah Istimewa,” ungkapnya.
Dari unsur pemerintah daerah, Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Inhil, Muammar Khadafi, menyatakan dukungan penuh terhadap setiap aspirasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat, selama sejalan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
“Kami di Kesbangpol melihat inisiatif ini sebagai langkah positif untuk memperkuat identitas dan posisi strategis Riau di tingkat nasional. Pemerintah daerah siap mendukung langkah-langkah yang bersifat konstruktif,” ujarnya.
Sementara Ketua LAMR Kabupaten Inhil, Datuk H Asmadi mengapresiasi sikap cepat dan terbuka DPRD serta pemerintah daerah terhadap perjuangan penetapan Daerah Istimewa Riau.
“Kami berterima kasih atas perhatian dan komitmen DPRD serta pemerintah daerah. Ini membuktikan bahwa perjuangan Daerah Istimewa Riau adalah perjuangan bersama, bukan milik satu lembaga saja,” tuturnya.
Rapat berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Seluruh peserta sepakat memperkuat sinergi antara lembaga adat, DPRD, dan pemerintah daerah dalam memperjuangkan status Daerah Istimewa Riau.
Dengan dukungan lintas lembaga ini, semangat mewujudkan Daerah Istimewa Riau semakin menguat dan menjadi simbol persatuan masyarakat Melayu dalam menjaga marwah, budaya, dan hak-hak daerah di tanah Lancang Kuning.***