Pinjaman bukan masalah. Yang harus dipastikan adalah manfaat dan kemampuan membayarnya.
Jika pinjaman digunakan untuk pembangunan produktif—membuka akses ekonomi, memperbaiki infrastruktur dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat—maka pinjaman dapat menjadi instrumen percepatan pembangunan.
Namun risikonya tidak boleh dianggap ringan. Setiap pinjaman hari ini akan menjadi kewajiban APBD pada tahun-tahun berikutnya. Pokok, bunga dan biaya pembiayaan dapat mengurangi ruang fiskal daerah untuk membiayai pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, infrastruktur, serta program masyarakat lainnya.
Artinya, jangan sampai anggaran hari ini terlihat kuat karena ditopang pinjaman, tetapi APBD masa depan justru semakin sempit karena harus membayar utang masa lalu.
Karena itu, sebelum pinjaman disetujui, pemerintah dan DPRD harus terbuka kepada publik: berapa nilai pinjaman, berapa total kewajiban sampai lunas, proyek apa yang dibiayai, dan seberapa besar manfaat ekonominya bagi masyarakat.
Daerah memang membutuhkan pembangunan. Tetapi pembangunan tidak boleh sekadar mengejar proyek dan mengabaikan kemampuan fiskal jangka panjang.
Pinjaman harus meninggalkan aset, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan—bukan meninggalkan beban bagi APBD dan generasi berikutnya.***(red)