| ||
Di lapangan, istilah “uang proyek”, “fee pengamanan”, hingga “jatah proyek” terkadang dianggap sebagai hal biasa. Padahal, apabila terdapat rekayasa proses pengadaan, pemberian imbalan kepada pihak yang memiliki pengaruh, atau penggunaan kewenangan untuk memenangkan pihak tertentu, konsekuensi hukumnya bisa serius.
Lebih berbahaya lagi apabila modus tersebut dibungkus dengan janji proyek kepada seseorang, kemudian korban diminta menyerahkan sejumlah uang dengan alasan biaya mendapatkan pekerjaan. Ketika proyek tidak kunjung diperoleh dan uang tidak dikembalikan, unsur dugaan penipuan atau tindak pidana lainnya dapat menjadi persoalan hukum yang harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan.
Di tengah upaya pemberantasan korupsi, praktik semacam ini juga patut menjadi perhatian aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila terdapat indikasi korupsi yang memenuhi kewenangan dan kriteria penanganannya.
Karena itu, jangan menganggap praktik jual beli proyek sebagai rahasia yang aman selamanya. Transaksi yang dahulu dianggap tersembunyi dapat meninggalkan jejak: percakapan, transfer rekening, dokumen, rekaman, maupun keterangan para pihak.
Pesannya sederhana: proyek pemerintah bukan barang dagangan dan jabatan bukan alat untuk memperjualbelikan pekerjaan.
Jika memang tidak ada pelanggaran, proses pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Namun jika terdapat bukti adanya permainan, jangan heran apabila persoalan yang awalnya dianggap sekadar “bisnis proyek” berubah menjadi perkara hukum—bahkan menjadi intaian penegak hukum.
Pada akhirnya, yang menentukan bukan rumor, bukan tuduhan, dan bukan opini publik, melainkan bukti dan proses hukum yang sah.***