Calon Kepala BPIP Yudian, Rektor UIN yang Sempat Larang Cadar

BERITA TERKINI - Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo menilai Yudian Wahyudi sebagai sosok yang tepat memimpin Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sebab, badan itu dinilai membutuhkan figur pimpinan yang bisa mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam bungkus kekinian, tetapi juga memiliki pemahaman agama dan nasionalisme.

Yudian memiliki darah kiai. “Pancasila dalam konteks aktualisasinya harus bisa berdialog dengan agama, di sinilah figur Prof. Yudian mampu memberikan inspirasi Pancasila dan agama bisa bekerja sama untuk kesejahteran masyarakat," ujar Benny saat dihubungi Tempo pada Rabu, 5 Februari 2020.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melantik Yudi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020 pukul 15.00 WIB.

Bagaimana sepak terjang Yudian selama ini?

Sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian pernah akan membuat kebijakan melarang mahasiswi mengenakan cadar selama aktivitas di kampus. Ia mengancam akan mengeluarkan mahasiswi yang nekat mengenakan cadar jika sudah tujuh kali diperingatkan dan dibina.

“Ada 41 mahasiswi yang kami data, mereka menggunakan cadar dari berbagai fakuktas di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta," kata dia, di Yogyakarta, Senin 5 Maret 2018. Mereka dipanggil dan dibina atau diberi bimbingan konseling mengenai cadar.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kata Yudian adalah universitas negeri. Sebagai kampus negeri harus berdiri sesuai Islam yang moderat atau Islam nusantara. Yaitu Islam yang juga mengakui konsensus bersama yaitu yang mengakui Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, kebhinnekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kampus tahu mahasiswi yang bercadar itu terkadang lupa dengan orang tuanya. “Pihak kampus juga akan berkomunikasi dengan orang tua mahasiswi yang bercadar tersebut," kata Yudian.

Tak lama setelah kebijakan itu menuai kontroversi, universitas mencabut larangan penggunaan cadar bagi para mahasiswi di kampus pada Sabtu, 10 Maret 2018.

Dalam surat disebutkan alasan pencabutan itu berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Universitas (RKU) pada 10 Maret 2018. "Dicabut demi menjaga iklim akademik yang kondusif." Yudian, calon Ketua BPIP itu menandatangani surat tersebut.

Sumber: tempo.co