Kondisi tersebut memicu keresahan di tengah masyarakat. Petani mengaku pendapatan mereka tidak lagi mampu menutupi biaya panen, perawatan kebun, transportasi, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat.
Sejumlah kalangan menilai persoalan ini bukan lagi sekadar fluktuasi harga musiman, melainkan telah menjadi masalah struktural yang memerlukan campur tangan pemerintah.
Beberapa persoalan yang dinilai menjadi penyebab anjloknya harga kelapa di Inhil antara lain:
Tidak adanya harga acuan pemerintah, sehingga harga sepenuhnya ditentukan mekanisme pasar dan pembeli besar.
Lemahnya posisi tawar petani, karena sebagian besar menjual hasil panen kepada sedikit perusahaan pembeli.
Ketidakseimbangan antara produksi dan daya serap industri, di mana produksi kelapa lebih besar dibanding kapasitas pengolahan lokal.
Dugaan praktik monopoli atau oligopsoni, yang menyebabkan harga pembelian di tingkat petani sulit bersaing. Dugaan ini bahkan mulai disuarakan oleh organisasi petani yang meminta adanya penyelidikan terhadap tata niaga kelapa.
Belum optimalnya hilirisasi, sehingga sebagian besar kelapa masih dijual sebagai bahan baku tanpa nilai tambah.
Selain itu, petani juga mengeluhkan biaya produksi yang terus meningkat, mulai dari pupuk, upah panen, hingga ongkos angkut, sementara harga jual justru terus mengalami penurunan.
Indragiri Hilir dikenal sebagai salah satu sentra kelapa terbesar di Indonesia. Karena itu, anjloknya harga kelapa tidak hanya berdampak pada petani, tetapi juga terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan.
Menurunnya pendapatan petani berpotensi mengurangi daya beli masyarakat, memperlambat perputaran ekonomi desa, meningkatkan angka kemiskinan, hingga mengganggu keberlanjutan perawatan kebun kelapa yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir.
Berbagai pihak mendesak pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Riau untuk segera mengambil langkah konkret, antara lain:
menetapkan harga acuan atau harga dasar kelapa;
memperbaiki tata niaga kelapa agar lebih adil;
memperluas pasar ekspor;
mempercepat pembangunan industri hilirisasi;
serta melakukan pengawasan terhadap dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat apabila ditemukan indikasi monopoli atau oligopsoni.
Petani berharap pemerintah tidak membiarkan harga kelapa terus terpuruk. Tanpa kebijakan yang berpihak kepada petani, mereka khawatir semakin banyak masyarakat yang meninggalkan sektor perkebunan kelapa, padahal komoditas tersebut selama ini menjadi identitas sekaligus penopang utama perekonomian Indragiri Hilir.***(mar)