Di saat PAD belum mencapai 60 persen, pendapatan transfer justru telah mencapai Rp984,38 miliar atau 56,91 persen dari target Rp1,72 triliun. Nilai transfer yang terealisasi tersebut sekitar 5,5 kali lipat dibanding PAD yang masuk hingga akhir Agustus.
Gambaran ini menunjukkan betapa besar porsi pembiayaan daerah yang masih bertumpu pada dana transfer. Bahkan secara keseluruhan, pendapatan daerah baru mencapai Rp1,16 triliun atau 56,43 persen dari target Rp2,06 triliun.
Pada sektor pajak daerah, realisasi baru Rp56,91 miliar atau 49,22 persen dari target Rp115,63 miliar. Beberapa sumber penerimaan juga masih mencatat capaian rendah, antara lain BPHTB 11,07 persen, pajak air tanah 21,62 persen dan pajak sarang burung walet 15,87 persen.
Yang patut menjadi perhatian, bukan sekadar angka PAD yang belum mencapai target. Pertanyaannya adalah seberapa kuat kemampuan fiskal Inhil membiayai kebutuhan pembangunan dengan sumber pendapatan sendiri?
Dengan waktu tersisa sekitar empat bulan, Pemkab Inhil menghadapi pekerjaan besar: mengejar target PAD sekaligus memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah agar ketergantungan terhadap transfer tidak terus menjadi persoalan struktural.
Data ini membuka ruang evaluasi: apakah target PAD memang realistis, atau optimalisasi potensi pendapatan daerah yang belum maksimal?
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Inhil, Efrizon belum memberikan tanggapan ketikan dipertanyakan media ini, karena hingga 31 Agustus 2026 PAD Inhil baru terealisasi 53,89 persen, sementara masih ada Rp152,51 miliar yang harus dikejar dalam empat bulan.
Apa strategi konkret Bapenda untuk mengejar target tersebut, dan apakah target PAD 2026 masih realistis tercapai?***