“Kalau ini tetap dipaksakan datang (500 TKA), intelijen kita bisa mengawasi kapan datangnya. Saya akan memimpin langsung demonstrasi, semoga ini bisa menjadi sejarah, ini bisa dikenang sampai 2024,” kata Abdurrahman di Kendari seperti dilansir Antara, Rabu (29/4).
Penolakan Abdurrahman bukan tanpa alasan. Ia menyebut saat ini masyarakat tengah berusaha melawan virus corona. Izin masuk untuk orang asing dikhawatirkan membuat kesenjangan di tengah masyarakat.
“DPRD bukan antiasing, kita komitmen bahwa investasi dibutuhkan dan regulasinya harus dipatuhi, namun hari ini dunia sedang pandemik COVID-19, untuk itu mewakili fraksi kita tolak. Di satu sisi aturan regulasi benar tapi dampak kedepannya dan dampak sosialnya,” ucapnya menegaskan,” kata Abdurrahman.
Sebelumnya, DPRD Sultra menggelar Rapat Paripurna pada Rabu. Hasil rapat tersebut menegaskan seluruh unsur pimpinan dan fraksi secara tegas menolak rencana kedatangan 500 TKA China di Sultra yang akan bekerja di perusahaan tambang PT VDNI di Morosi, Kabupaten Konawe.
Salah satunya, Wakil Ketua I DPRD Sultra, Herry Asiku. Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa seharusnya pemerintah mempertimbangkan kebatinan masyarakat khususnya warga Sulawesi Tenggara. Ia menilai bahwa seakan-akan pemerintah tidak melindungi masyarakat.
“Sesama teman pun kita saling waspada apalagi orang asing yang asal penyebaran COVID-19. Jadi kita bukan antiinvestasi dan anti-TKA, tapi suasana kebatinan kita yang memaksa untuk tidak menerima TKA dulu,” ujarnya.
Sumber: kumparan.com