“Kami heran dengan sejumlah pernyataan elit Demokrat yang muncul di media maupun medsos. Kenapa petinggi Demokrat harus repot mempertanyakan soal penetapan Gibran Rakabuming sebagai calon wali kota Solo yang diusung PDIP,” ujar Wanto Sugito dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (20/7).
Diberitakan sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon menuding bahwa ada deal yang dilakukan presiden Jokowi di istana terkait majunya Gibran pada pemilihan wali kota Solo. Hal itu diungkapkan anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lewat akun media sosial miliknya. Jansen bahkan meminta Jokowi dan para elite politik PDIP memberikan klarifikasinya.
Menanggapi itu, kata Wanto yang juga menjabat Sektetaris Jenderal Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), organisasi sayap PDI Perjuangan mengatakan, tidak sepatutnya Demokrat ikut campur dalam Pilwali Solo yang telah mengusung Gibran Rakabuming Raka dengan Teguh Prakosa.
“Apa perlu dibuka jejak digital, saat SBY di istana kerap bicara tentang partai Demokrat?” katanya.
Pria yang akrab disapa bung Klutuk ini juga mempertanyakan, mengapa Demokrat harus capek mengurusi dapur PDIP. Karena itu lebih baik Jansen Sitindaon mengurusi dapur Demokrat sendiri.
Seperti misalnya, pemberitaan bahwa penetapan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara yang aklamasi digugat pendirinya. Diantara, Subur Sembiring, Hengki Luntungan, Murtada Sinuraya yang tergabung dalam FKPD (Forum Komunikasi Pendiri dan deklarator) Partai Demokrat.
“Jadi lebih baik Demokrat fokus dulu di internalnya dan mempersiapkan kadernya untuk bertarung di pilkada 2020 daripada merecoki soal penetapan Gibran,” imbuhnya.
Wanto juga menegaskan, Demokrat seharusnya sadar dan lebih berkaca diri untuk tidak banyak berkomentar sinis tentang penetapan Gibran, sebagai calon wali kota Solo dan mengaitkannya dalam dinasti politik. Apalagi diketahui bahwa Demokrat tidak memiliki kursi di DPRD Surakarta.
Menurutnya, apa yang dilontarkan ke media dan medsos ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Karena seandainya pak Jokowi membuka pintu koalisi kepada Demokrat, bisa ditebak SBY akan segera menyodorkan nama AHY masuk ke kabinet.
“Jadi meributkan dan mengaitkan dinasti politik ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri,” jelasnya.
Bagi PDIP, pengumuman 45 calon kepala daerah oleh Megawati Soekarno putri adalah mandat yang harus dilaksanakan dengan kerja keras demi memenangkan suara rakyat.
Semua kader PDIP dan para calon pemimpin daerah yang diusung harus turun ke bawah bergerak bersama dalam satu rampak barisan.
“Seharusnya ada kesadaran bahwa cuitan di medsos itu tidak akan memenangkan suara rakyat. Tapi menangis dan tertawa bersama rakyatlah yang membuat kita bahagia,” pungkasnya.
sumber: jawapos.com
