Menilai Kritikan Jokowi ke Para Menteri: Ultimatum hingga Didorong Reshuffle - Berita Terkini | Kabar Terbaru Hari Ini, Viral, Indonesia, Dunia | BERITATERKINI.co

5 Agustus 2020

Menilai Kritikan Jokowi ke Para Menteri: Ultimatum hingga Didorong Reshuffle

Menilai Kritikan Jokowi ke Para Menteri: Ultimatum hingga Didorong Reshuffle

BERITA TERKINI - Presiden Jokowi kembali menyoroti kinerja menterinya selama pandemi COVID-19. Jokowi mengatakan, masih banyak kementerian yang rendah dalam menyerap anggaran penanganan virus corona.

Jokowi kembali menyebut, banyak menteri yang belum memiliki aura krisis di tengah pandemi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut ada kementerian yang tak mempunyai prioritas.

"Di kementerian-kementerian, di lembaga ini, aura krisisnya belum betul-betul belum. Masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian, enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan," kata Jokowi dalam ratas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/7).

Banyak pihak yang menilai kritik Jokowi kepada menterinya merupakan bentuk ultimatum agar mereka lebih bekerja keras di tengah pandemi COVID-19.

Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno saat diskusi dengan tema "Wajah Islam Politik Pasca Pilpres 2019" di Kantor Parameter Politik, Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Pengamat politik, Adi Prayitno, menyebut ada dua hal yang ditampilkan Jokowi dari sikapnya tersebut.

Pertama, Jokowi ingin publik tahu bahwa selama ini dirinya sudah bekerja dengan benar. Hanya saja, ada beberapa menterinya yang tak sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya.

Di sisi lain, Adi menilai Jokowi tengah memberikan ultimatum agar menterinya bisa bekerja lebih keras lagi. Namun jika hal itu tidak bisa dipenuhi, maka kemungkinan besar Jokowi akan merombak kabinetnya.

"Kalau ada sinyal reshuffle atau dilakukan reshuffle genap dalam setahun orang tak akan kaget. Publik tidak kaget karena Jokowi ini sebenarnya sudah kasih warning pada menterinya bekerja maksimal. Kemarahannya ini ultimatum," kata Adi.

Adi mengatakan, perilaku Jokowi yang berani dan tegas kepada para menterinya menunjukkan dirinya sudah tak lagi memiliki beban. Hal itu jelas jauh berbeda pada periode pertama Jokowi memimpin.

"Kalau dulu enggak to the point, kalau sekarang to the point. Artinya sekarang sudah vulgar, marah ya marah saja. Ini terkait menunjukkan ke publik dia bisa marah dan dia juga enggak punya beban lagi menutupi kemarahan menterinya enggak maksimal," ucap Adi.

Mardani Ali Sera. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Mardani Nilai, Jokowi Tak Perlu Mengumbar Emosi

Sementara politisi PKS, Mardani Ali Sera, menilai sebaiknya Jokowi sudah mengidentifikasi akar masalah yang menyebabkan kinerja para menteri tak berubah. Meski sempat diancam reshuffle kabinet beberapa waktu lalu.

"Pak Jokowi mestinya berpikir apa penyebab para menteri sudah berkali-kali dimarahi tapi belum juga berubah. Pertama, mulailah melihat akar masalahnya. Kalau disuruh lari tapi kakinya diikat, yang enggak akan bisa lari," kata Mardani.

Menurut Mardani, kemarahan Jokowi berulang kali terkait kinerja menteri yang disampaikan ke publik tak elok dilakukan. Sebagai kepala negara, seharusnya Jokowi langsung bertindak, tanpa selalu mengumbar emosinya.

Anggota komisi II DPR Fraksi PKS itu pun menuturkan apabila tak puas dengan kinerja menteri, Jokowi memiliki hak untuk melakukan reshuffle kabinet. Sebaiknya langkah itu diambil daripada hanya mengeluh.

"Reshuffle hak prerogatif kok. Kecuali Pak Presiden takut. Jadi bukannya ambil aksi malah reaktif," ucap dia.

Jazilul Fawaid, Anggota DPR RI di Gedung KPK, Rabu (13/2). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
PKB Berpendapat Jokowi Kritik Menterinya karena Situasi Semakin Mencekam

Mengenai Jokowi yang menyoroti masih rendahnya serapan anggaran penanganan COVID-19, Waketum PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan hal itu disebabkan masih terdapat pembatasan dan kasus positif corona yang masih meningkat.

Pemerintah saat ini berada dalam situasi dilematis untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.

"Situasinya memang dilematis, antara menjaga kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Penyerapan anggaran memang sulit dilakukan bila pembatasan masih berlangsung dan COVID-19 masih menanjak," kata Jazilul.

Jazilul mengatakan, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya menggerakkan ekonomi masyarakat seperti menertibkan perppu hingga ancaman Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet. Namun, kenyataannya upaya belum sanggup menghadapi resesi yang mulai tampak di depan mata.

Wakil Ketua MPR itu mengatakan, vaksin corona harus segera ditemukan dan disebar agar para menteri dan masyarakat dapat bergerak menghadapi ancaman krisis yang ada.

"Saat ini yang mendesak agar vaksin COVID-19 segera ditemukan dan diedarkan, tanpa itu sulit rasanya menteri ataupun masyarakat bisa bergerak. Hantu COVID-19 makin mencekam," tutur dia.

Wakil Ketua Umum PP/Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi. Foto: Dok. Pribadi/Arwani Thomafi
PPP: Kemarahan Jokowi Merupakan Ultimatum Bagi Para Menteri

Waketum PPP Arwani Thomafi mengatakan, keluhan Jokowi ini ibarat surat peringatan kedua bagi para menteri.

"Keluhan Presiden hingga dua kali sejak COVID-19 terhadap kinerja menterinya ini ibarat Surat Peringatan (SP) ke-2," kata Arwani.

"Padahal, peringatan pertama Presiden pada 18 Juni lalu sudah sangat keras. Peringatan kedua ini menunjukkan, dalam kurun 1,5 bulan sejak peringatan pertama, tidak ada perubahan signifikan dalam kerja kabinet," tambahnya.

Meski begitu, Wakil Ketua Komisi II DPR itu menganggap wajar jika Jokowi mengeluhkan kinerja jajarannya sebagai bentuk kontrol terhadap kinerja pemerintahan. Terlebih, pandemi virus corona dapat menciptakan ancaman krisis kesehatan yang berdampak terhadap kondisi ekonomi.

"Kemarahan Presiden memang harus dilakukan sebagai bentuk kontrol terhadap kerja para pembantunya. Apalagi, di situasi pandemi ini yang melahirkan krisis kesehatan yang juga berpeluang melahirkan krisis ekonomi. Presiden memiliki hak penuh atas kabinetnya," ucap Arwani.

Fadli Zon saat menghadiri peluncuran buku di pressroom DPR, Jakarta, Jumat (27/9/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Fadli Zon: Seharusnya Masalah Menteri Diselesaikan Secara Internal

Senada dengan Mardani, Fadli Zon menilai seharusnya Jokowi tidak perlu mengumbar kepada publik terkait kritiknya kepada para menterinya.

"Ini kan Pak Jokowi sendiri yang mengatakan tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi Presiden. Semua menteri yang memilih Presiden. Kemudian harusnya itu bukan persoalan yang harus dinyatakan pada publik," kata Fadli.

Waketum Gerindra itu menyebut, para menteri Jokowi yang kinerjanya dianggap kurang sebaiknya dipanggil satu per satu, kemudian diselesaikan masalahnya dan bukan diungkap ke publik. Fadli menilai sikap Jokowi ini seperti seorang pengamat, bukan Presiden.

Sikap Jokowi itu menurut Fadli malah menjadi bumerang. Sebab dengan pernyataan itu, masyarakat menilai bahwa kepala negara terlihat putus asa dalam menghadapi berbagai masalah dalam pandemi virus corona.

"Ya itu seperti menepuk air didulang muncrat ke muka sendiri. Pak Jokowi sudah desperate, sudah mulai putus asa," tutur Fadli.

sumber: kumparan.com




Loading...
loading...

Berita Lainnya

Berita Terkini

© Copyright 2019 BERITATERKINI.co | All Right Reserved