Persoalan tersebut semakin mendapat sorotan menyusul rencana Aliansi Mahasiswa Bersama Masyarakat (AMBAR) yang akan menyampaikan aspirasi terkait kondisi harga kelapa sekaligus menagih komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.
Bagi masyarakat Inhil, persoalan harga kelapa bukan sekadar persoalan komoditas, tetapi menyangkut sumber utama penghidupan ribuan keluarga. Ketika harga kelapa jatuh, dampaknya langsung terasa terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, biaya produksi kebun hingga kebutuhan sehari-hari.
Padahal, pemerintah daerah selama ini menempatkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ironisnya, potensi besar tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Pemerintah daerah bahkan telah membawa persoalan harga kelapa ke tingkat pemerintah pusat.
Pada Mei 2026, Bupati Inhil H. Herman menemui Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan menyampaikan persoalan harga kelapa sekaligus mendorong adanya kebijakan penetapan harga minimum kelapa secara nasional.
Pembahasan mengenai stabilisasi harga dan hilirisasi kelapa juga dilakukan bersama Kementerian Pertanian. Dalam pertemuan pada 17 Mei 2026, pemerintah pusat menyebut potensi besar perkebunan kelapa Inhil sekaligus mengakui bahwa penurunan harga kelapa berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat. Pemerintah pusat juga menyatakan akan menindaklanjuti usulan terkait pengembangan komoditas kelapa dan kebijakan harga.
Namun bagi petani, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar pertemuan dan pernyataan, melainkan realisasi konkret di lapangan.
Masyarakat ingin mengetahui sejauh mana program pemerintah daerah yang selama ini dijanjikan benar-benar telah dilaksanakan. Apakah sudah ada langkah nyata untuk memperkuat posisi tawar petani? Apakah sudah tersedia mekanisme perlindungan harga ketika harga kelapa jatuh? Bagaimana perkembangan program hilirisasi yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi komoditas kelapa?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena Inhil memiliki basis produksi kelapa yang sangat besar. Data yang disampaikan Pemkab Inhil dalam pertemuan dengan Kementerian Pertanian menyebut luas perkebunan kelapa mencapai sekitar 425.740 hektare dengan produksi sekitar 6,95 juta butir per hari.
Dengan potensi sebesar itu, masyarakat menilai sektor kelapa seharusnya mampu menjadi mesin utama peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah.
Jangan Hanya Menjual Potensi
Kritik terhadap pemerintah daerah bukan berarti menafikan upaya yang telah dilakukan. Pertemuan dengan pemerintah pusat, penyampaian usulan harga minimum, serta dorongan terhadap hilirisasi merupakan langkah yang patut diapresiasi.
Namun, masyarakat membutuhkan tahapan berikutnya: implementasi.
Jangan sampai potensi besar kelapa hanya menjadi slogan pembangunan, sementara petani tetap berada pada posisi lemah ketika berhadapan dengan mekanisme pasar.
Petani membutuhkan kebijakan yang mampu memberikan kepastian, mulai dari akses pasar, transparansi pembentukan harga, penguatan kelembagaan petani, pengembangan industri pengolahan, hingga peningkatan nilai tambah produk kelapa.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai perdagangan kelapa di tingkat lokal untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan harga di tingkat petani tertekan.
Jika terdapat persoalan struktur pasar, rantai distribusi yang terlalu panjang atau ketimpangan posisi tawar antara petani dan pembeli, maka pemerintah perlu mengambil langkah sesuai kewenangannya dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun lembaga terkait.
Petani Menunggu Bukti
Gelombang kritik yang muncul saat harga kelapa terpuruk pada dasarnya merupakan bentuk kegelisahan masyarakat yang menginginkan pemerintah hadir secara nyata.
Petani tidak cukup hanya diberi janji tentang peningkatan ekonomi. Mereka membutuhkan bukti bahwa kebijakan pemerintah benar-benar mampu meningkatkan pendapatan dan memberikan perlindungan ketika komoditas andalan mereka mengalami tekanan harga.
Karena itu, rencana aksi AMBAR dapat menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk mendengar secara langsung keresahan masyarakat sekaligus menjelaskan secara terbuka program apa saja yang telah direalisasikan, mana yang masih berjalan, dan mana yang belum terlaksana.
Transparansi tersebut penting agar persoalan harga kelapa tidak berhenti menjadi polemik antara pemerintah dan masyarakat.
Pemerintah daerah perlu menyampaikan target, program, anggaran, capaian dan langkah konkret yang akan dilakukan untuk menyelamatkan ekonomi petani kelapa.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan sektor pertanian bukanlah banyaknya program yang diumumkan, tetapi seberapa besar program tersebut mampu mengubah kehidupan masyarakat.
Bagi petani kelapa Inhil, pertanyaannya kini sederhana: kapan janji peningkatan ekonomi itu benar-benar dirasakan?
Dan ketika harga kelapa terus terpuruk, pertanyaan tersebut semakin mendesak untuk dijawab.***