Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama mengungkapkan, ada 8 juta data KPM yang masuk ke Kemensos. Namun, data tersebut tidak bisa serta-merta digunakan untuk kemudian dikirimi uang. Ada proses cleansing yang harus dilalui. ”Harus kita cleansing. Karena syaratnya kan tidak boleh dobel,” ujarnya dalam temu media virtual kemarin (14/5).
Pihaknya mesti memadukan data tersebut dengan data penerima program keluarga harapan (PKH) dan program bantuan pangan nontunai (BPNT). Hambatan lain, menurut pria yang biasa disapa Sasa itu, adalah pengiriman data agak lambat dari pemerintah daerah. Sebab, sejumlah daerah harus meng-update data dari awal.
Data yang sudah di-cleansing langsung diserahkan ke PT Pos Indonesia. Selanjutnya, PT Pos melakukan pemetaan untuk menentukan strategi penyaluran karena bansos tunai itu ditujukan kepada KPM di seluruh wilayah Indonesia. ”Kalau menyalurkan di Jakarta saja mungkin relatif mudah. Kalau di seluruh wilayah Indonesia yang notabene kepulauan, tentu ini tantangan luar biasa,” ungkapnya.
Sampai saat ini, kata dia, PT Pos telah membuat tiga klaster penyaluran. Yakni, daerah mudah dijangkau, agak susah, dan paling jauh. Untuk wilayah paling jauh, lanjut Sasa, pegawai PT Pos sampai menggunakan pesawat kecil. ”Jadi, kalau mau ke sana harus dicermati waktunya,” paparnya.
Selain itu, PT Pos berniat menggandeng komunitas dan lembaga yang dekat dengan warga di daerah target penyaluran. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan kekosongan kantor pos di wilayah tersebut sehingga menyulitkan warga yang ingin mengambil bansos tunai miliknya.
sumber: jawapos.com
