BERITA TERKINI – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berikan pengakuan mengejutkan kepada media Australia, The Sydney Morning Herald, terkait upaya pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan sempat mempersulit Pemprov DKI dalam pencegahan wabah virus corona covid-19 pada Januari silam.
Padahal, waktu itu Anies Baswedan bersama jajarannya sudah mendeteksi keberadaan Corona di bumi Nusantara. Sejak dua bulan sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus infeksi pertama pada 2 Maret 2020.
“Ketika jumlahnya mulai naik terus, pada waktu itu kami tidak diizinkan melakukan pengujian. Jadi, setiap kali kami memiliki kasus, kami mengirimkan sampel ke lab nasional (yang dikendalikan pemerintah),” kata Anies dikutip dari The Sydney Morning Herald, Jumat (8/5/2020).
Anies Baswedan juga mengaku heran terkait hasil tes yang negatif dari semua sampel yang diajukan ke laboratorium nasional.
“Dan kemudian lab nasional akan menginformasikan, positif atau negatif. Pada akhir Februari, kami bertanya-tanya mengapa semuanya (sampel tes) dikatakan negatif?” tambahnya.
Siring perjalanannya kebijakan Anies Baswedan memang kerap berbeda arah dengan kebijakan pemerintah pusat terkait penanganan virus Corona.
Di satu sisi, pemerintah pusat cenderung mengabaikan hasil penelitian ilmu pengetahuan, berbanding terbalik dengan Pemprov DKI Jakarta yang selalu mengedepankan kajian ilmiah dalam menentukan setiap kebijakan.
“Mengapa saya tidak ingin membuat prediksi? Karena saya melihat data, itu tidak mencerminkan sesuatu yang akan segera berakhir,” Tanya Anies.
“Itulah yang dikatakan oleh para ahli epidemiologi. Ini adalah waktu di mana para pembuat kebijakan perlu mempercayai ilmu pengetahuan.” Lanjutnya.
Bahkan, Anies mengaku frustrasi dengan kebijakan pemerintah pusat yang selalu berseberangan dengan kebijakan pemerintah daerah.
Malah, Anies menuding Kemenkes tak transparan soal data infeksi Corona di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
“Dari pihak kami, bersikap transparan dan memberi tahu (orang) apa yang harus dilakukan adalah memberikan rasa aman. Tetapi Kementerian Kesehatan merasakan sebaliknya, bahwa transparansi akan membuat panik. Itu bukan pandangan kami,” jelas Anies. [brz]