Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Sabtu (16/5).
"Momentum agar PDIP tak ikut-ikutan disalahkan oleh rakyat," kata Ujang Komarudin.
Menurutnya, kritikan sekeras apapun kepada pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo, jika dilakukan atas nama individu-individu diyakini tidak akan berpengaruh. Apalagi, Jokowi notabene adalah kader partai sendiri.
"Kritikan tersebut tak membuat Jokowi mencabut Perpres-nya tersebut," tuturnya.
Lebih lanjut, pengamat politik jebolan Universitas Indonesia (UI) ini menilai, dalam kasus naiknya iuran BPJS ini menunjukkan seorang kepala negara mengangkangi putusan Mahkamah Agung (MA) yang bersifat binding (mengikat).
"Presiden telah melangkahi MA yang telah membatalkan iuran BPJS sebelumnya. Itu konyol dan menyesakkan dada masyarakat," pungkasnya.
Dua kader PDIP mengkritik keras keputusan Jokowi yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Yaitu, anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning, dan Walikota Solo F.X. Hadi Rudyatmo.
Ribka Tjiptaning menyebut pemerintah telah menambah beban rakyat karena telah menaikkan iuran BPJS di tengah pandemik Covid-19.[rmol]
