"Yang jelas gak ada arahan dari DPP. Itu inisiatif dari paslon, baik pak Mulyadi maupun Pak Ali Mukhni," kata Yandri saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 September 2020.
Mulyadi merupakan Cagub asal Partai Demokrat saat menjabat sebagai anggota DPR RI. Adapun Ali Mukhni merupakan Cawagub dari PAN yang saat ini menjabat Bupati Padang Pariaman. Belakangan Mulyadi-Ali mengembalikan dukungan dari PDIP setelah ucapan kontroversial dari Puan Maharani terhadap masyarakat Sumatera Barat.
Yandri mengatakan keputusan itu diambil tanpa memberi tahu DPP PAN terlebih dulu. "Itu sekali lagi inisiatif dan yang saya dengar itu atas masukan masyarakat Sumbar kan, bukan dari PAN atau DPP kami," ujar Yandri.
Yandri enggan mengomentari langkah Mulyadi - Ali Mukhni tersebut. Meski begitu, ia menegaskan bahwa langkah ini tidak berdampak pada hubungan koalisi antara PAN dengan PDIP di Pilkada 2020. "Kalau itu sejauh ini gak ada (pengaruh) dari daerah-daerah. Kami banyak juga koalisi dengan PDIP, gak ada yang terganggu Inshaallah," kata Yandri.
Pengembalian dukungan ini imbas dari ucapan Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat mengumumkan rekomendasi calon kepala daerah-wakil kepala daerah pada Rabu, 2 September 2020.
Seusai membacakan dukungan untuk Mulyadi-Ali Mukhni ketika itu, Puan melontarkan harapan 'semoga Sumbar menjadi provinsi pendukung negara Pancasila'. Ucapan ini menuai kritik lantaran dianggap mendiskreditkan masyarakat Sumbar.
Adapun imbas dari pengembalian dukungan ini, DPP PDIP Sumatera Barat memutuskan tak mengikuti kontestasi Pemilihan Gubernur Sumatera Barat di Pilkada 2020.
sumber: tempo.co
