Bagi masyarakat Indragiri Hilir, konektivitas laut bukan sekadar persoalan transportasi. Ia adalah urat nadi ekonomi.
Inhil memiliki produksi kelapa, pinang, hasil perkebunan, perikanan, produk UMKM dan berbagai komoditas masyarakat yang membutuhkan akses pasar. Selama akses transportasi terbatas dan biaya distribusi tinggi, keuntungan petani, nelayan, pedagang dan pelaku usaha ikut tertekan.
Karena itu, rencana pembukaan rute langsung Tembilahan–Batam melalui KMP Barembang semestinya dilihat sebagai kebijakan ekonomi, bukan sekadar proyek transportasi.
Batam adalah salah satu pusat perdagangan dan distribusi yang strategis. Jika konektivitas langsung benar-benar terwujud, peluangnya bukan hanya memudahkan masyarakat bepergian, tetapi juga memangkas mata rantai distribusi, membuka pasar baru, mempercepat pergerakan barang, menekan biaya logistik dan meningkatkan daya tawar komoditas masyarakat Inhil.
Sebaliknya, jika KMP Barembang dikembalikan tanpa kepastian pengganti, maka Inhil berpotensi kembali menghadapi persoalan klasik: komoditas ada, tetapi akses pasarnya terbatas; produksi berjalan, tetapi biaya angkut tinggi; petani menghasilkan, tetapi margin keuntungan semakin tipis.
Di sinilah pemerintah harus menjelaskan secara terbuka: apakah Pemkab Inhil mengetahui rencana pengembalian kapal tersebut? Jika kapal benar-benar dikembalikan, apa solusi pemerintah? Apakah rute Tembilahan–Batam tetap akan diperjuangkan, dan dengan kapal apa?
Sebab masyarakat tidak membutuhkan kapal yang sekadar bersandar di pelabuhan. Mereka membutuhkan konektivitas yang benar-benar menggerakkan ekonomi.
Jangan sampai KMP Barembang akhirnya menjadi simbol dari sebuah paradoks: didatangkan dengan narasi membuka isolasi wilayah dan memperkuat ekonomi masyarakat, tetapi pergi sebelum satu pun rute reguler yang dijanjikan benar-benar memberikan manfaat nyata.
Pemerintah daerah dan Pemprov Riau harus melihat persoalan ini lebih jauh. Kegagalan membuka konektivitas laut bukan hanya berarti gagalnya sebuah rute, tetapi berpotensi memperpanjang mahalnya biaya distribusi dan sempitnya akses pasar masyarakat Inhil.
Petani kelapa membutuhkan pasar. Nelayan membutuhkan distribusi. Pedagang membutuhkan arus barang. UMKM membutuhkan konsumen. Dan seluruhnya membutuhkan satu hal yang sama: transportasi yang terjangkau dan konektivitas yang pasti.
Karena itu, publik berhak mendapatkan kepastian, bukan sekadar seremoni. Kapal harus ada, operator harus jelas, izin harus tuntas, pelabuhan harus siap, jadwal harus pasti, dan yang paling penting: rute harus benar-benar beroperasi.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan KMP Barembang bukan seberapa meriah kapal itu didatangkan sebagai “kado Milad”.
Ukuran keberhasilannya adalah apakah kapal itu mampu membawa orang, barang dan komoditas Inhil menuju pasar yang lebih luas—serta membawa kembali peluang ekonomi bagi masyarakat.
Jangan sampai Barembang kembali ke Riau, sementara ekonomi masyarakat Inhil kembali terjebak dalam isolasi.***